Ilustrasi : gapoktansekarsari.wordpress.com

Ilustrasi : gapoktansekarsari.wordpress.com

 


Penulis : Indra Andrianto*

Editor : Bagas Romualdi


 

Bencana kemanusian yang dapat terjadi bila mana rumusan kebijakan Petani tidak tepat” – Teori kelaparan Hunger.

Bangsa Indonesia diklaim sebagai salah satu negara berbasis agraris. Akan tetapi, kata makmur tak kunjung menemukan bentuk nyatanya dalam kehidupan yang didapat dari hasil pertanian. Dalam tulisan ini, kita tidak membahas tentang pertanian dalam sekup nasional, namun yang akan ditekankan bagaimana Provinsi Bali mengelola dan meperdayakan petani sebagai salah satu indikator penunjang dalam meraih kemakmuran bagi rakyat. Jika hal ini dilaksanakan dengan komitmen serius maka bukan tidak mungkin jika masyarakat Bali menemukan target yang menjadi cita – cita sila ke-5 untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Bali hari ini tentu sudah tenar dan kesohor di mata dunia Internasional karena menyediakan destinasi wisata yang serasa di surga. Akan tetapi, bagaimana dengan kehidupan petani dan produksinya dalam hal ini menghasilkan padi untuk ketahanan pangannya? Pembangunan di Bali berkembang pesat mulai dari pembangunan resort, hotel, villa, restoran dan sebagainya  bahkan perkembangan industri di Bali sangat menjamur.

Tentu dalam pembangunan ini, mereka membutuhkan lahan yang memadai yang strategis dan memiliki tingkat daya hidup masyarakat konsumerism yang tinggi, sasaran pertamanya ialah lahan kosong maupun lahan alih fungsi seperti pertanian yang indikasinya akan mengancam profesi petani itu sendiri, seingga tidak heran jika petani kita di Bali tidak produktif atau tidak besar – besaran menghasilkan padi karena objek yang menjadi sarana menghasilkan sudah dialih fungsikan pemanfaatannya dengan mementingkan nilai ekonomis bisnis.

Tak heran pula jika ada sebagian orang Bali mendadak kaya karena menjual berhektar – hektar warisan leluhurnya. Hal semacam ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat khususnya yang menjaga tradisi masyarakat Bali itu sendiri seperti yang saya kutip dari statemen Robi Navicula dalam wawancaranya “Nenek moyang orang Bali adalah Petani dan Nelayan” pembangunan sebagai bentuk membantu beban pengeluaran APBD melului industri memang diperbolehkan dengan ijin yang legal dan tidak melanggar peraturan yang dapat mengancam keasrian Bali  itu sendiri seperti mengganti lahan pertanian dengan bangunan yang menjulang tinggi.

Menurut data yang diperoleh tahun 2017 dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) terkait tanah pertanian yang hilang di daerah Bali mencapai 800 sampai 1000 Hektare setiap tahunnya, tentu angka tersebut terbilang sangat tinggi. Kita lihat saja Denpasar, Badung, dan Tabanan yang hampir lahan pertaniannya sedikit sekali kita temui dan tiga daerah tersebut merupakan daerah dengan kemerosotan lahan pertanian paling tinggi seperti yang disampaikan oleh Nyoman Suparta (Ketua HKTI).

Suksesor Petani Langka

Tidak hanya lahan pertanian yang mengalami kemerosotan tiap tahunnya, mental anak-anak muda di Bali juga mengalami kemerosotan untuk menjadi petani. Anak-anak muda Bali sebagai generasi penerus banyak bekerja di sektor pariwisata, hotel, villa dan resort. Sedikit sekali bahkan hampir tidak kita temui pemuda yang antusias menjadi seorang petani yang punya visi membangun bangsa melalui ketahanan pangan dengan menanam padi.

Apalagi di daerah Bali, rata-rata umur petani yang masih aktif berladang berada diatas kisaran umur 45 tahun ke atas dengan pendidikan yang sangat rendah, bahkan tidak sekolah. Tentu hal tersebut menjadi sebuah dilema juga karena jika kita berkaca pada negara yang saat ini sedang Hits Jaman Now yakni Korea Utara dan India, petani di negara tersebut sudah diisi oleh petani modern yang masih muda energik dengan pendidikan yang mumpuni. Maka tak heran jika pertanian mereka hari ini hampir selalu menjadi topik di beberapa media internasional entah dari tehknologi pertanian dan bibit pertanian mereka menjadi sorotan masyarakat dunia.

Mencari Solusi

Lalu bagaimana dengan Bali di Indonesia yang lahannya sudah beralih fungsi dengan perumahan elite, hotel dan resort dan bagaimana mindset berpikir anak-anak di Bali agar tertarik menjadi petani? Ini perlu kita diskusikan bersama dan mencari solusi dari permasalahan Bali hari ini. Pemerintah Provinsi Bali sudah menyiapkan 700 milliar untuk pertanian seperti yang telah disampaikan oleh wakil Gubenur Bali beberapa waktu yang lalu.

Kini bagaimana pemerintah sebagai wadah petani di Bali mengkonsep pertanian tersebut agar lebih kreatif dan produktif semisal dengan menjadikan wahana wisata yang berbasis subak dan semisal membangun jogging track di areal persawahan sepertinya lebih menarik daripada harus mengganti pertanian dengan perumahan.dan masih banyak lagi yang bisa diinovasikan. Lalu pemerintah jangan hanya memikirkan tentang pemberian subsidi dan bantuan lansung kepada petani sebagai menjawab permasalahan. Akan tetapi mengatur pendistribusian hasil pertanian itu sendiri agar petani mempunyai ruang untuk menjual hasil pertaniannya. Dan juga menyarankan agar dibuatkan regulasi yang mengatur agar hotel, restoran di bawah komando PHRI untuk selalu menggunakan produk asli petani Bali. Hal ini sangat penting untuk diutamakan mengingat Bali perhari ini krisis pertanian.

Untuk anak-anak Bali sebagai generasi penerus tentu pemerintah harus mempunyai strategi yang sangat tepat sasaran menjawab permasalahan. Minimnya anak-anak Bali yang menjadi petani karena pekerjaan bertani diidentikan dengan pekerjaan yang berkotor – kotoran dan pekerjaan kaum kelas menegah ke bawah. Paradigma berpikir yang salah seperti ini harus segera direvolusi melalui penerapan kurikulum pendidikan yang mengarah pada bidang pertanian tentu ini butuh dukungan dari seluruh komponen bangsa mulai dari pemerintah, tenaga pendidik dan sisanya semangat kemuan anak-anak Bali untuk mencintai pekerjaan bertani dan memaknai betapa penting dan besar pengaruhnya menjadi seorang petani.


*Identitas Penulis :

Indra Adrianto. Mahasiswa Jurusan PPKN di Undiksha. HMI Cabang Singaraja.

Indra Adrianto. Mahasiswa Jurusan PPKN di Undiksha. HMI Cabang Singaraja.

Comments

comments